Desain: Antara Estetika dan Tanggung Jawab Sosial

Apakah desain hanya soal membuat sesuatu terlihat indah? Atau justru lebih dari itu: bagaimana desain dapat mengubah kehidupan, memperjuangkan keadilan, bahkan menjadi alat pemberdayaan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan?

Pertanyaan ini semakin relevan di era sekarang, ketika kita hidup dalam pusaran perubahan global—mulai dari krisis iklim, ketidaksetaraan ekonomi, hingga kemajuan teknologi yang sering kali bias pada kelompok tertentu. Di titik inilah, desain tak lagi bisa dipandang sebagai aktivitas netral. Seperti yang diingatkan Victor Papanek, “Desain yang abai terhadap tanggung jawab sosial justru dapat menjadi alat yang merugikan” (Papanek, 1985).

Dengan kata lain, desain memiliki wajah ganda: ia bisa memperkuat ketidakadilan, atau justru menjadi jembatan menuju masyarakat yang lebih inklusif.

Dari Desain Konvensional ke Desain Etis

Dalam praktik konvensional, desain sering dipandu oleh logika pasar: kecepatan produksi, efisiensi biaya, dan daya tarik estetika. Sayangnya, logika semacam ini sering mengabaikan pertanyaan penting: siapa yang akan paling diuntungkan, dan siapa yang tertinggal?

Desain etis hadir sebagai alternatif. Joan Tronto (1993) melalui teori ethics of care menekankan bahwa etika tidak cukup berbicara soal prinsip abstrak, tetapi juga relasi antar manusia, konteks, dan kepedulian nyata terhadap kebutuhan orang lain. Dalam konteks desain, pendekatan ini menggeser perhatian dari “hasil produk” ke proses yang penuh empati, dialog, dan saling mendengarkan.

Ezio Manzini (2015) menambahkan perspektif bahwa desain seharusnya menjadi medium untuk inovasi sosial. Ia menulis tentang “when everybody designs”, sebuah gagasan bahwa semua orang berhak dan bisa ikut serta dalam merancang solusi yang menyentuh hidup mereka. Peran desainer pun bergeser, dari “pemberi solusi” menjadi fasilitator yang mendukung kreativitas kolektif.

Pendekatan ini sejalan dengan kerangka Design Justice yang dikembangkan Sasha Costanza-Chock (2020), yang menekankan bahwa komunitas marjinal tidak boleh hanya dipandang sebagai “pengguna”, melainkan harus menjadi pemimpin proses desain. Artinya, desain yang etis tidak berhenti pada inklusi simbolis, tetapi harus mendorong redistribusi kekuasaan.

Kasus Sekolah Komunitas Marjinal di Bintaro: Sekolah yang Melawan dengan Kreativitas

Mari kita turunkan teori ini ke sebuah cerita nyata.

Di Bintaro, Tangerang Selatan, terdapat sekolah komunitas yang berdiri bukan karena dukungan negara, melainkan karena inisiatif beberapa orang yang peduli dengan kesenjangan pendidikan yang ada. Sekolah ini melayani anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Fasilitasnya terbatas, ruang kelasnya sempit, peralatan belajar seadanya. Para guru sering kali harus berimprovisasi: “Kami harus menemukan cara sendiri dengan apa yang ada,” kata seorang guru.

Dalam proyek yang melibatkan mahasiswa desain produk dari Universitas Podomoro, dilakukan pendekatan berbeda. Alih-alih datang membawa solusi siap pakai, mahasiswa justru mengajak para guru, murid, dan pengelola sekolah untuk duduk bersama. Mereka mengadakan lokakarya partisipatif, di mana semua pihak diperlakukan sebagai co-designer.

Dari proses itu lahirlah berbagai inovasi sederhana tapi bermakna:

  • Alat bantu belajar dari barang bekas – misalnya, kardus bekas dan botol plastik yang diubah menjadi alat peraga matematika.
  • Furnitur modular – meja dan kursi ringan yang bisa diatur ulang sesuai aktivitas kelas.
  • Visual learning supports – poster warna-warni dan media visual yang membuat kelas lebih hidup dan ramah bagi gaya belajar berbeda.

Seorang siswa berkata dengan bangga: “Kami tidak pernah menyangka sampah bisa jadi alat belajar.”

Dari Partisipasi ke Pemberdayaan

Hal paling menarik bukan hanya pada produk yang tercipta, melainkan pada perubahan peran.

Di awal lokakarya, para guru dan siswa cenderung menunggu arahan. Namun seiring waktu, mereka mulai memimpin diskusi, menyampaikan ide, bahkan menolak rancangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata. Seorang guru dengan tegas berkata, “Kalau bahannya harus beli di luar, itu tidak cocok untuk kami.”

Inilah pergeseran dari sekadar partisipasi menuju pemberdayaan. Bukan lagi token participation—sekadar “ikut serta secara simbolis”—melainkan partisipasi bermakna yang memberi ruang bagi komunitas untuk mengambil keputusan.

Sharma et al. (2023) menekankan bahwa pemberdayaan bukan hanya soal memberi ruang bicara, tetapi juga memastikan komunitas bisa membentuk agenda, menetapkan prioritas, bahkan menolak solusi yang tidak relevan.

Desain sebagai Praktik Relasional

Dari pengalaman di Bintaro, kita bisa melihat bagaimana desain menjadi sebuah praktik relasional.

Tronto (1993) berbicara tentang empat dimensi etika kepedulian: perhatian (attentiveness), tanggung jawab (responsibility), kompetensi (competence), dan responsivitas (responsiveness). Semua itu tampak dalam interaksi antara mahasiswa desain dengan para guru dan murid.

Giralt Hernández (2024) menekankan bahwa etika dalam desain tidak bisa direduksi pada daftar prosedur. Etika harus hadir dalam hubungan nyata yang dilandasi rasa percaya dan saling menghargai. Di Bintaro, lokakarya berubah dari sekadar transaksi pengetahuan menjadi pertukaran pengalaman, solidaritas, dan rasa memiliki bersama.

Tantangan yang Muncul

Tentu saja, proses ini bukan tanpa kendala. Ada keterbatasan waktu, bahan, dan tenaga. Tidak semua ide bisa diwujudkan secara penuh. Ada juga tantangan menjaga semangat ketika proyek formal sudah selesai.

Para guru khawatir apakah inovasi bisa berlanjut di tengah kesibukan aktivitas belajar-mengajar. Inilah dilema antara proyek jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Seperti dicatat Cumming et al. (2024), keberlanjutan sejati membutuhkan integrasi dalam sistem, bukan hanya hasil proyek sementara.

Relevansi untuk Dunia Teknologi dan AI

Menariknya, pembelajaran dari kasus sekolah komunitas ini relevan juga untuk bidang yang lebih luas, termasuk teknologi dan kecerdasan buatan.

AI, misalnya, sering kali mewarisi bias sosial. Jika hanya dirancang oleh kalangan tertentu, maka ia akan gagal merepresentasikan pengalaman kelompok marjinal. Brey & Dainow (2023) menyebut perlunya ethics by design, yaitu menanamkan prinsip inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas sejak awal proses desain teknologi.

Jika prinsip partisipatif dari sekolah-sekolah Bintaro diterapkan pada desain AI—misalnya melibatkan guru dan siswa dalam merancang alat belajar berbasis AI—maka teknologi tersebut akan lebih relevan, adil, dan dipercaya.

Implikasi Lebih Luas

Dari sini ada beberapa pelajaran penting:

  1. Untuk Pendidikan: Sekolah-sekolah marjinal bisa menjadi laboratorium inovasi sosial. Desain berfungsi bukan sebagai intervensi sepihak, tapi sebagai proses kolaboratif.
  2. Untuk Desainer: Peran desainer bergeser dari “pencipta solusi” menjadi fasilitator dialog dan katalisator kreativitas kolektif. Seperti kata Manzini (2015), desainer seharusnya membantu komunitas menemukan kekuatannya sendiri.
  3. Untuk Masyarakat Global: Desain etis bisa menjadi strategi lintas isu—dari pendidikan hingga teknologi digital—untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan demokrasi tetap hidup.

Penutup: Desain untuk Demokrasi, Keberlanjutan, dan Perdamaian

Apa yang kita pelajari dari sekolah di Bintaro adalah bahwa desain bukanlah tindakan netral. Ia adalah tindakan politik, etis, dan relasional.

Ketika komunitas marjinal diberi ruang untuk ikut merancang solusi, desain tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, kepemilikan, dan harapan.

Seperti kata seorang administrator sekolah: “Kalau universitas dan komunitas terus bekerja bersama, sekolah kecil seperti kami pun bisa bermimpi lebih besar.”

Itulah inti dari desain etis: membangun relasi yang adil, menguatkan suara yang terpinggirkan, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih inklusif. Desain, pada akhirnya, adalah tentang merancang hubungan—dan dari hubungan itulah lahir demokrasi, keberlanjutan, dan perdamaian.

ps: Tulisan ini dibuat berdasarkan paper yang dipresentasikan pada “The International Conference on Democracy, Prosperity, Sustainability, and Peace” yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina

Foto: Vallerie Wirahata